DPMPTSP Kabupaten Cirebon Melayani Sepenuh Hati

  TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon tengah mempersiapkan Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah pelayanan masyarakat. MPP yang disiapkan mencapai dua lantai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Bahkan, Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih, dan jajarannya tampak meninjau langsung lokasi yang bakal dijadikan MPP tersebut, Senin (19/12/2022). Kepala ...

Menurut artikel Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mendata dari 852 perusahaan yang berinvestasi di daerah itu, didominasi oleh penanaman modal dalam negeri (PMDN) dibandingkan penanaman modal asing (PMA). “Investor dengan penanam modal dalam negeri masih mendominasi investasi di Cirebon,” kata Bupati Cirebon Imron di Cirebon, Kamis. Imron mengatakan berdasarkan data laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang dilaporkan ...

Menurut artilkel Kabar Cirebon – Geliat investasi di Kabupaten Cirebon tumbuh dengan baik. Hal itu terbukti dengan banyaknya investor yang berinvestasi di daerah ini. Jumlahnya mencapai ratusan perusahaan dan didominasi oleh investor penanam modal dalam negeri (PMDN). Bupati Cirebon, H Imron menjelaskan, pihaknya sudah membentuk Satgas Investasi, sehingga para investor bisa lebih aman dan nyaman dalam menanamkan modal mereka di ...

Perbup No 115 th 2022 ttg Pendelegasian Kewenangan

Kep Bup no. 503-kep.441 ttg Standar Operasional Prosedur

Kep Bupati No. 503-Kep.442-2022 ttg Standar Pelayanan

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 152. SOP pelaksanaan penatausahaan keuangan

15. Salinan_PP_94_Tahun_2021-Disiplin PNS

10. Kebijakan Pungutan Liar

perda no 4 th 2022 ttg Penyelenggaraan Kearsipan

146. SK PPK dan PPTK 2022

121. Kep Kepala dpmptsp ttg pemberian reward dan punishment

45. Kep. Kepala DPMPTSP ttg Kebijakan Rotasi dan Mutasi

15. Kep. Kepala DPMPTSP ttg Penunjukan pengendali teknis

10. Keputusan Kepala DPMPTSP ttg Standar Kompetensi